Rangkuman Materi TWK CPNS

Materi TWK CPNS atau tes wawasan kebangsaan terdiri dari dua kategori besar yaitu sejarah kemerdekaan Indonesia dan pengetahuan mengenai tata negara Indonesia. Setiap periode ujian materi TWK secara detail selalu berubah-ubah. Materi yang disajikan pada artikel ini mencangkup materi tahun 2021.

Materi TWK CPNS kategori sejarah kemerdekaan Indonesia meliputi hasil-hasil perundingan dan konferensi penting sebelum dan sesudah kemerdekaan, agresi militer Belanda, dan perang organisasi besar dalam perjuangan kemerdekaan.

Sedangkan materi kategori wawasan ketatanegaraan meliputi tugas-tugas pokok lembaga-lembaga negara, bela negara, dan nasionalisme.

Materi TWK CPNS: Peran SDI

Sarekat Dagang Islam (SDI) merupakan salah satu organisasi terbesar pada zaman sebelum kemerdekaan yang bergerak di bidang ekonomi. Sebagai organisasi besar SDI memiliki peran penting pada zaman tersebut, yaitu:

1. Memajukan perdagangan
2. Menolong permodalan para anggota
3. Memajukan kebutuhan rohani
4. Berjuang menuntut pemerintahan sendiri

Hasil sidang BPUPKI

Sidang pertama BPUPKI menghasilkan poin-poin berikut:

1. Pembentukan panitia perancang UUD
2. Merancang pembukaan dan batang tubuh UUD
3. Penentuan falsafah bangsa

Sidang kedua BPUPKI menghasilkan poin-poin berikut:

1. Negara republik sebagai bentuk negara
2. Penetapan wilayah NKRI

Perjanjian pasca kemerdekaan

Ada banyak perjanjian dan perundingan antara Indonesia dan Belanda pasca kemerdekaan, yaitu Kalijati, Linggarjati 1946, Renville 1947, RoEM-Royem, konferensi inter I dan II, Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949.

Lewat perjanjian Kalijati Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat pada Jepang dan merupakan landasan penyerahan kekuasaan Belanda di Indonesia kepada Jepang.

Perjanjian Linggarjati tahun 1946, pasca kemerdekaan, menghasilkan beberapa poin penting mengenai kedaulatan Indonesia: 1) Indonesia meminta Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, 2) Belanda mengakui eksistensi Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura, 3) Indonesia dan Belanda membentuk negara serikat, 3) Indonesia dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan ratu Belanda sebagai ketua.

Belanda melakukan agresi militer pertama setelah perjanjian Linggarjati dan dengan demikian telah melanggar perjanjian tersebut.

Pertemuan Renville 1947 membahas beberapa tuntutan Indonesia, 1) Belanda mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari Republik Indonesia, 2) Kedua pihak menyetujui garis yang memisahkan Republik Indonesia dan kependudukan Belanda, 3) TNI mundur dari Jawa Barat dan Jawa Timur.

Belanda melakukan agresi militer kedua tahun 1948 setelah perjanjian Renville dan dengan demikian melangggar isi perjanjian tersebut.

Perjanjian Roem-Royem menghasilkan pernyataan damai dari kedua belah pihak untuk mengakhiri agresi militer dan merancanakan Konferensi Meja Bundar (KMB).

Konferensi inter pertama menghasilkan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Konferensi Inter kedua mempersiapkan panitia KMB.

KMB tahun 1949 menghasilkan beberapa poin, 1) penyerahan kedaulatan pada RIS, 2) rencana pembentukan Uni Indonesia-Belanda, 2) Indonesia menyerahkan aset miliki Belanda dan membayar utang-utang Hindia Belanda sebelum tahun 1949, 3) Rencana pembahasan Papua Barat.

Materi TWK CPNS: Kewenangan Presiden RIS

Sebelum menjadi negara kesatuan, Indonesia pernah menjadi negara serikat di bawah UUD RIS tahun 1949-1950. Kewenangan presiden berdasarkan UUD RIS di antaranya:

1. Mengangkat ketua senat
2. Mengesahkan ketua dan wakil DPR
3. Mengadakan dan mengesahkan perjanjian internasional
4. Memegang kekuasaan militer
5. Mengesahkan atau memveto UUD
6. Mengeluarkan PP
7. Menyatakan perang atau keadaan bahaya
8. Dll

Secara umum presiden RIS memegang fungsi militer, legislatif, dan mengurusi hubungan internasional.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK)

Kewenangan MK diatur dalam pasal 24C ayat 1 UUD 1945 dan pasal 10 ayat 1 UUD 24/2003. Beberapa kewenangan MK antara lain:

1. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
2. MK menguji UU terhadap UUD
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus sengketa pemilu
5. Memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil preseiden melakukan pelanggaran hokum, perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat berdasarkan UUD 1945.

Tugas MPR

Tugas majelis permusyawaratan rakyat sebelum amandemen UUD 1945 adalah mengubah dan menetapkan UUD, GBHN, memilih presiden dan wakil presiden serta menghentikannya.

Tugas MPR setelah amandemen UUD 1945 adalah mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakilnya, serta memberhentikannya setelah proses hokum.

Tugas DPR

Sebagian tugas dewan permusyawaratan rakyat sebelum amandemen UUD 1945 adalah memberikan persetujuan atas RUU, mengajukan RUU, memberikan persetujuan atas PERPU, dan memberikan persetujuan atas RAPBN.

Sebagian tugas DPR sesudah amandemen UUD 1945 adalah menyerap/menghimpun/menampung/ menindaklanjuti aspirasi rakyat, mengawasi pelaksanaan UU/APBN/kebijakan pemerintah, dan memilih/mengajukan calon anggota hakim konstitusi dll. Masih banyak lagi tugas dan kewenangan DPR lainnya.

Memahami bela negara, patriotisme, dan cinta tanah air

Bela negara artinya sikap membela dan mendukung tujuan negara, contohnya: mewakili negara dalam kompetisi, dan ikut mendukung atau ikut serta dalam program-program pemerintah.

Patriotisme adalah sikap bersedia mengorbankan, melebihi kewajiban, untuk mencapai atau mendukung tujuan negara, contohnya: mendirikan sekolah, berjuang mempertahankan wilayah NKRI.

Nasionalisme merupakan kecintaan dan kesadaran dalam berkehidupan sebagai upaya menumbuhkan rasa cinta pada tanah air, contohnya: menunjukan budaya bangsa/suku lokal, berbaju merah putih, dan menunjukan identitas negara lainnya.

Cinta tanah air adalah cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukan kecintaan terhadap tanah air, contohnya: memakai produk buatan Indonesia.

Materi TWK CPNS: Warga negara

Pasal 27 ayat 1) wajib menjungjung hukum dan pemerintahan, 2) WNI berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak, 3) wajib bela negara.

Pasal 30 WNI berhak dan wajib bela negara, berusaha mempertahankan negara melalui sistem pertahanan dilaksanakan oleh TNI